WHAT'S UP PEOPLE?!

Oleh Jesse Ventura

Kamu tak mendapat apapun tentangnya di media arus utama, tetapi dua minggu lalu dalam sebuah konferensi di San Francisco, lebih dari seribu arsitek dan insinyur menandatangani sebuah petisi yang meminta Kongres memulai investigasi baru terhadap penghancuran gedung pencakar langit World Trade Center (WTC) pada 9/11.

Benar sekali; orang-orang ini mempertaruhkan reputasi mereka dalam bahaya yang besar karena mereka tidak mau membeli dongeng peristiwa versi pemerintah. Mereka ingin tahu bagaimana 200.000 ton baja dihancurkan dan jatuh ke tanah dalam waktu 11 detik saja. Mereka bertanya-tanya apakah pesawat yang dibajak itu benar-benar bertanggung jawab—atau apakah peristiwa itu merupakan penghancuran yang dikendalikan dari dalam yang merobohkan gedung kembar dan Building 7.

Richard Gage, seorang anggota Institut Arsitek Amerika (American Institute of Architects) dan pendiri Perkumpulan Arsitek dan Insinyur untuk Kebenaran 9/11 (Architects and Engineers for 9/11 Truth), berkata seperti ini: “Laporan pihak resmi Federal Emergency Management [Agency] dan National Institute of Standards and Technology memberi catatan keadaan kehancuran menara yang tidak cukup, bertentangan, dan manipulatif.” Ia khususnya terganggu oleh Building 7, di mana 47 kesaksian yang ada mencapai kesimpulan pada “percepatan jatuh-bebas yang murni” pada siang itu – walaupun tidak pernah ditabrak oleh pesawat terbang.

Ini adalah persoalan yang aku angkat dalam buku terbaruku, American Conspiracies, yang diterbitkan minggu ini oleh Skyhorse. Petikannya sebagai berikut:

Beberapa orang membantah bahwa gedung kembar itu runtuh, dalam waktu setengah jam secara bersamaan, mengingat konstruksi kedua bangunan tersebut. Bagaimanapun, 425.000 yard kubik beton dan 200.000 ton baja itu didesain untuk bertahan dari Boeing 707, pesawat terbesar yang dibangun pada saat gedung itu selesai didirikan tahun 1973. Sebuah analisis memperlihatkan bahwa 707 yang melesat 600 mil perjam (dan pesawat lain yang memiliki empat mesin) tidak akan menyebabkan kerusakan besar. Boeing 757 bermesin kembar yang menghantam gedung pada peristiwa 9/11 hanya melesat 440 dan 550 mil perjam.

Lalu, kami diberitahu bahwa sebuah campuran bahan bakar yang cair dan sangat tajam menghancurkan gedung pencakar langit yang disusun dari dua baja ini. Perlu diingat bahwa tidak ada pencakar langit seperti itu dalam sejarah yang diketahui runtuh secara keseluruhan karena kerusakan oleh api. Jadi dapatkah robohnya gedung disebabkan oleh penghancuran terencana dari dalam gedung? Aku tidak mengklaim keahlian mengenai hal ini, tapi aku telah bekerja selama empat tahun sebagai bagian dari tim penghancur bawah laut di Angkatan Laut, di mana kami dilatih untuk meledakkan banyak hal sampai menyebabkan air pasang. Dan stafku berbicara panjang-lebar dengan seorang fisikawan terkemuka, Steven E. Jones, yang mengatakan bahwa “keruntuhan yang didorong gravitasi” tanpa muatan penghancuran menentang hukum fisika. Gedung-gedung ini jatuh, hampir seimbang dengan kecepatan jatuh-bebas, lurus ke bawah sampai jejak kaki mereka sendiri, dalam waktu hampir 10 detik. Sebuah objek jatuh dari atap menara berketinggian 110 tingkat akan mencapai tanah sekitar 9,2 detik. Lalu terdapat fakta bahwa tiang baja dengan berat sebesar 200.000 pon dapat dilambungkan secara menyamping sejauh 500 kaki.

National Institute of Standards and Technology (NIST) memulai investigasinya pada 21 Augustus 2002. Ketika laporan mereka yang panjangnya 10.000 halaman keluar tiga tahun kemudian, jurubicara mengatakan tidak ada bukti yang memberi kesan adanya penghancuran terencana. Namun Steven E. Jones juga mengatakan bahwa logam lebur yang ditemukan di bawah tanah beberapa minggu kemudian menjadi bukti bahwa bahan bakar jet tidak dapat menjadi penyebab semuanya. Aku sempat mengunjungi situs sekitar tiga minggu setelah peristiwa 9/11, bersama Gubernur Pataki dan istriku Terry. Situs itu tidak berarti apapun bagiku saat itu, tetapi mereka harus menangguhkan penggalian pada hari itu karena mereka terhambat oleh kantong dengan suhu yang amat sangat tinggi. Api ini tetap menyala selama lebih dari tiga bulan, struktur bangunan yang terbakar paling lama yang pernah ada. Dan ini semua karena bahan bakar jet? Kita sedang berbicara tentang logam lebur lebih dari 2.000 derajat Fahrenheit.

Mungkin bukti yang paling meyakinkan mengenai sebuah penghancuran yang direncanakan adalah sebuah research paper atau naskah penelitian (dua tahun, sembilan penulis) yang dipublikasikan dalam Jurnal Fisika Kimia Terbuka (Open Chemical Physics Journal), pada bulan April 2009. Saat mempelajari sampel debu, dalam situs itu, para saintis ini menemukan chip nano-termit, yang merupakan bahan peledak/ bom berteknologi tinggi. Inilah yang harus dikatakan penulis inti naskah itu, Dr. Niels Harrit dari jurusan Kimia Universitas Copenhagen, mengenai bahan peledak bahwa ia yakin that he’s convinced brought down Gedung Kembar dan Building 7 di dekatnya:

“Termit sendiri ditemukan pada tahun 1893. Termit ini merupakan campuran aluminium dan serbuk mesiu, yang memberi reaksi berupa panas yang hebat. Reaksi ini menghasilkan besi, yang dipanaskan hingga 2500 derajat Centigrade. Suhu ini dapat digunakan untuk pengelasan. Dapat juga digunakan untuk mencairkan besi lain. Sehingga dalam nano-termit, serbuk ini sejak tahun 1893 direduksi menjadi partikel yang sangat kecil, yang dicampur dengan sempurna. Ketika ini semua bereaksi, panas yang hebat itu berkembang lebih cepat. Nano-termit dapat dicampur dengan zat aditif untuk mengeluarkan panas yang hebat, atau bertindak sebagai bahan peledak yang sangat efektif. Ini berisi energi yang lebih besar daripada dinamit, dan dapat digunakan sebagai bahan bakar roket.”

Richard Gage adalah salah satu dari ratusan arsitek yang mendapat surat kepercayaan diplomatik dan insinyur struktural yang telah mempertaruhkan karier mereka demi menyelidiki banyaknya keganjilan yang rinci dan implikasi penghancuran terencana pada saat keruntuhan gedung. Seperti yang ia katakan secara blak-blakan: “Sekali engkau masuk ke dalam ilmu pengetahuan, tak akan ada lagi yang bisa membantah.”

Sumber: rt.com

Harus ada upaya konkret untuk merestorasi total kebijakan pertanian demi kepentingan nasional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam seminar nasional “Pertanian Jaya Indonesia Sejahtera” yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 16-19 Maret 2009 lalu.

Sementara itu, Iskandar Andi Nuhung mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia hanya memiliki lahan seluas 20-30 juta hektar karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Salah satu kemunduran sektor pertanian Indonesia juga karena sumber daya alam yang ada belum dikelola secara optimal. Modal dasar untuk membangun pertanian yang jaya salah satunya melalui political will untuk merevitalisasi pertanian, mengembangkan potensi SDA, iklim tropis, budaya agraris, pasar domestik dan internasional. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program untuk menyejahterakan petani.

Achmadi Partowijoto, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia dalam paparannya beliau menyampaikan tentang potensi lahan dan air dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pembicara kedua lebih banyak menyajikan data-data teknis tentang pertanian di Indonesia, di antaranya data-data tentang luas lahan pertanian di Indonesia, lahan irigasi, pola curah hujan, volume air sungai dan danau, waduk dan air tanah, serta data tentang produksi tanaman pangan.

Sedangkan, Prof. Widji Widodo, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mendorong mahasiswa pertanian di seluruh Indonesia agar bisa membangun pertanian jaya, untuk mencegah ditinggalkannya lahan-lahan pertanian oleh penduduk desa karena urbanisasi. Mahasiswa pertanian juga didorong agar lebih berani melakukan perubahan untuk mencapai pertanian jaya, dengan menggunakan pendekatan “opportunity cost” yaitu menghitung semua biaya.

Servas Pandur dari Badan Biro Intelegen, mengatakan bahwa di masa yang akan datang, yang akan memimpin adalah sektor pertanian. Karena itu harus dimulai pertanian yang menghormati ekosistem, serta diperlukan juga usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Servas Pandur menegaskan bahwa pertanian tidak hanya untuk petani dan masyarakat, tapi terutama untuk security system (sistem sekuritas/ keamanan).

Sumber: spi.or.id

Oleh Darwis SN

Kecelakaan kereta api kembali terjadi pada bulan Juni 2010. Kereta Api (KA) Logawa jurusan Purwokerto-Jember terguling di area persawahan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Enam penumpang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka berat. Bagaimanapun, peristiwa ini menandakan buruknya kondisi perkeretaapian nasional.

Padahal kalau ditilik dari segi pendanaan, PT KA selama ini telah meraup dana public service obligation (PSO) atau subsidi langsung mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya untuk pengoperasian KA kelas ekonomi. Dana PSO yang dikucurkan oleh pemerintah lewat kantong APBN itu ternyata diduga salah sasaran. Sebab, dana itu tidak digunakan untuk perbaikan pelayanan KA ekonomi yang menjadi andalan rakyat kecil. Operasional KA kelas ekonomi justru makin terpuruk. Salah satu indikasinya adalah makin berkurangnya jumlah gerbong yang dioperasikan dan makin buruknya perawatan teknis. Akibatnya, penumpang terpaksa dan terbiasa meluber hingga ke atas gerbong. Kondisi itu jelas menstimulisasi terjadinya kecelakaan setiap saat.

Belum lagi, soal manajemen perlintasan yang menjadi salah satu sumber kecelakaan. Dari perincian data, jumlah pintu perlintasan kereta api di Indonesia (Jawa dan Sumatera) mencapai 8.385 buah (jumlah itu akan kian bertambah seiring dengan makin bertambahnya jumlah wilayah permukiman). Namun, dari jumlah itu, tercatat hanya 1.145 pintu perlintasan KA yang dijaga. Selebihnya 7.240 pintu merupakan perlintasan “maut” karena tidak dijaga petugas. Hal ini memperlihatkan betapa lemah tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan publik.

Pemerintah dan manajemen PT KA harus berhenti menyalahkan rakyat kecil sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Mobil yang ditabrak kereta api bukan karena pengemudi yang salah. Tetapi, itu terjadi karena pemerintah dan manajemen PT KA tidak serius menyediakan palang pintu perlintasan.

Mestinya pemerintah segera melakukan tindakan tegas, membenahi kinerja PT KA. Pemerintah harus mengutamakan service oriented, bukan profit oriented. Pemerintah tidak seharusnya hanya mengurusi BUMN yang meraup keuntungan besar seperti perusahaan sektor perbankan, keuangan, dan telekomunikasi. Pemerintah juga harus peduli pada BUMN yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti perkeretaapian ini.

Berbagai musibah akan terus mendera para penumpang angkutan darat yang satu ini jika para pimpinannya tidak mengubah sikap. Sampai kapan dan harus minta jumlah korban berapa lagi rakyat kita yang akan terbunuh jika pemerintah tidak segera membenahi manajemen PT KA?

Seorang anggota dewan pernah mengungkap hasil pengawasan menyeluruh terhadap PT KA yang menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan pelayanan. Di satu sisi, pendapatan perusahaan angkutan ini cukup menggembirakan. Namun, di sisi lain, pelayanan di lapangan tidak lebih baik dari angkutan perusahaan darat lainnya. Sekadar contoh, hasil laporan keuangan PT KA menunjukkan angka Rp1,9 triliun sebagai pendapatan tahun 2004. Begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan angka yang hampir sama. Dengan pengeluaran tetap hanya mencapai Rp1,5 triliun, tentunya perusahaan bisa memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan kepada para penumpang dan eksternal perusahaan.

Persoalan di tubuh PT KA Indonesia ibarat fenomena gunung es. Karena itu, seperti harapan banyak orang, tidak perlu saling menyalahkan terkait kecelakaan yang menimpa armada KA kita. Yang paling penting, tindakan nyata untuk segera membenahi manajemen PT KA mutlak perlu dilakukan.

Perubahan demi perubahan nama organisasi pengelola perkeretaapian kita menyiratkan adanya dilema antara kereta api untuk angkutan rakyat yang murah dan kereta api sebagai jasa angkutan yang mendatangkan keuntungan. Bayangkan saja, nama Djawatan Kereta Api (DKA)—”jawatan” dimaknai terutama untuk melayani masyarakat—pada 1963 diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Ini bukan sekadar ganti nama, melainkan mengandung maksud bahwa perkeretaapian boleh mencari pemasukan sendiri. Dalam hal ini pemerintah lebih berperan hanya sebagai pemegang saham.

Tampaknya PNKA dianggap gagal. Alhasil, tahun 1973 PNKA dikembalikan menjadi “jawatan”, yakni PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api. Perkeretaapian kembali sepenuhnya dikelola lewat birokrasi pemerintah. Namun, justru ketika bernama PJKA ini, jumlah subsidi malah turun. Lalu, pada 1991 pemerintah mempersilakan PJKA mengembangkan diri. Namanya pun diubah lagi menjadi Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) yang pada 1994, untuk pertama kali dalam sejarah perkeretaapian Indonesia-sejak awal kemerdekaan-meraih laba sekitar Rp3,5 miliar.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 justru menguntungkan perkeretaapian. Banyak penumpang pesawat beralih ke kereta eksekutif. Prospek ini menyebabkan pemerintah mengubah Perumka menjadi PT (Perseroan) tahun 1999. Dari sini, sisi bisnis perkeretaapian menjadi lebih besar daripada sisi pelayanan masyarakat. Peningkatan layanan bagi masyarakat kelas bawah pun tak bisa dipenuhi.

Memang, itu bukan semata kesalahan PT KA. Merajalelanya calo, pencurian peralatan kereta api (dari kipas angin sampai sekrup sinyal di pintu perlintasan kereta api), penumpang gelap, dan lain-lain ikut andil hingga PT KA terus merugi. Akibatnya, perawatan dan peremajaan peralatan KA serta peningkatan kualitas karyawan tidak sepenuhnya bisa dilakukan.

Dalam kondisi seperti ini, pihak manajemen terpaksa banyak menerapkan “kebijaksanaan”. Misalnya, ketika lampu sinyal mati dan belum diganti karena bujet masih harus ditunggu, masinis pun dipersilakan jalan terus. Biarpun peraturan mengatakan apabila ada orang di atap kereta, maka kereta sama sekali tak boleh jalan, itu terpaksa dilanggar. Menertibkan terhadap mereka yang berkeliaran di atap kereta bukan perkara mudah. Untuk mencegahnya, tentu dibutuhkan tenaga dan biaya. Celakanya, iklim “melanggar” ini menjadi kebiasaan sehingga masinis pun berani melanggar rambu walau tidak ada perintah.

Tidakkah dengan demikian lebih baik PT KA dikembalikan sebagai “jawatan” sehingga manajemen jelas arahnya: melayani masyarakat luas? Tentu, pelayanan dalam makna yang benar, yakni ada kemudahan, jaminan keselamatan, syukur-syukur ditambah kenyamanan. Lalu, berapa besar subsidi harus dikucurkan untuk kereta api? Perkeretaapian bukan dunia yang berdiri sendiri. Ia pun bagian dari sarana transportasi di republik ini. Jika saja pendapatan negara tak dikorupsi, mestinya tersedia cukup uang untuk hal-hal yang memang sudah seharusnya disubsidi, seperti perkeretaapian ini.

*) Penulis adalah praktisi pendidikan, alumnus University of Adelaide, Australia

Sumber: suarakarya-online.com

Kita sering terheran-heran apabila berkunjung ke Manila, Filipina dan melihat satuan pengamanan perkantoran menenteng-nenteng senjata laras panjang. Kita bertanya-tanya begitu menakutkannyakah keamanan di negeri itu sampai-sampai petugas sipil pun harus membawa senjata api laras panjang seperti itu.

Dasar penilaian itulah yang juga membuat kita bertanya-tanya ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan yang mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dilengkapi senjata api. Ada apa dengan keamanan di negeri kita sekarang ini sampai-sampai petugas sipil harus dipersenjatai dengan senapan api.

Kita berpendapat bahwa keamanan di negeri ini tidak sedang dalam keadaan genting. Aparat kepolisian masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan keadaan dan menciptakan keamanan serta ketertiban.

Kita cukup percaya bahwa polisi akan mampu menjalankan tugasnya. Cukuplah kita memberikan kepercayaan menciptakan keamanan dan ketertiban kepada polisi. Saat menyampaikan pengarahan saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-64 Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat merasa yakin bahwa polisi akan mampu menjalankan tugas tersebut.

Pemberian hak kepada Satpol PP untuk menggunakan senjata api pasti akan lebih banyak membawa mudarat (keburukan). Jumlah korban di masyarakat pasti akan jauh lebih tinggi ketika Satpol PP diberi senjata api.

Mengapa kita bersikap pesimistis seperti itu? Karena kita tahu karakter dari bangsa ini. Kebanyakan dari warga bangsa ini tidak bisa diberi kekuasaan. Begitu melekat ada kekuasaan pada dirinya, maka dia akan bersikap mentang-mentang dan berbuat sewenang-wenang. Tidak peduli sekecil apa pun kekuasaan, orang akan berubah tiba-tiba ketika kekuasaan ada di tangannya.

Kalau kita lihat perilaku Satpol PP yang membuat masyarakat menjadi sangat benci, karena sikap yang mentang-mentang itu. Hanya dengan diberi seragam Satpol PP mereka bisa bertindak kasar dan sama sekali tidak punya hati.

Lihat bagaimana petugas Satpol PP membereskan pedagang kaki lima. Dengan kasar mereka merusak dagangan miliki pedagang kecil. Kalau pun mereka menyita dan membawa pergi semua barang dagangan itu, maka pedagang kaki lima kesulitan untuk mendapatkan kembali barangnya. Bukan hanya harus mengeluarkan, barang yang dibawa itu sudah tidak sama seperti ketika pertama kali disita.

Padahal kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari mereka, kehidupan mereka tidak lebih tertib dari para pedagang kaki lima. Hidupnya juga tidak lebih mewah dari pedagang kaki lima. Namun ketika berseragam Satpol PP, mereka lupa siapa dirinya dan hilang semua rasa empati yang dimilikinya.

Bayangkan apabila kemudian mereka dilengkapi lagi dengan senjata api. Bukan mustahil mereka akan seperti koboi yang gampang main tembak sana, tembak sini. Bukan mustahil pula mereka akan petantang-petenteng dan makin bersikap mentang-mentang.

Atas dasar itu kita berpendapat, Menteri Dalam Negeri sebaiknya merevisi peraturan yang telah dibuat. Dewan Perwakilan Rakyat harus secara tegas menolak peraturan tersebut dan meminta agar peraturan tersebut dicabut.

Jangan kita menunggu sampai ada korban yang jatuh di masyarakat akibat perilaku Satpol PP itu. Menteri Dalam Negeri harus diultimatum bahwa ia akan dimintai pertanggungjawaban apabila sampai ada Satpol PP yang main tembak dan membuat anggota masyarakat menjadi korban.

Percayalah bahwa memegang senjata api itu bukan sesuatu yang mudah. Tentara Nasional Indonesia yang terbiasa menggunakan senjata api saja membuat aturan yang sangat tegas dalam penggunaannya. Prajurit dipersiapkan mentalnya untuk tidak mudah mengangkat senjata.

Dengan registrasi yang begitu ketat pun, TNI kadang kehilangan senjata api yang dimiliki. Tidak terbayang apabila itu kemudian dipegang oleh Satpol PP. Semakin banyaklah senjata api liar yang berada di tangan masyarakat, sehingga yang terjadi bukanlah keadaan yang semakin aman, tetapi malah semakin tidak aman.

Pengalaman konflik Koja mengajarkan kepada kita bahwa yang lebih kita perlukan sekarang ini justru mengurangi tingkat kekerasan. Salah satu caranya adalah mengurangi jumlah dan peran satuan pengamanan sipil. Bukan justru memerkuat mereka apalagi dengan persenjataan.

Kita tentu ingin membangun masyarakat yang tertib dan aman seperti misalnya Jepang. Kita memimpikan orang bisa jalan kapan saja tanpa ada rasa takut diganggu. Namun itu hanya bisa tercipta dengan membangun kesadaran bersama bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban merupakan tugas kita bersama. Bukan malah menakut-nakuti dengan senjata api yang bertebaran di mana-mana. Itu bukan menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi justru ketakutan. Percayalah!

Sumber: metrotvnews.com