WHAT'S UP PEOPLE?!

Oleh Abidin Aslich

Kekeliruan terbesar para pemikir Sunda adalah sering menafikan eksistensi sosio-kultural entitas Cirebon tatkala membincangkan soal Jawa Barat. Mereka kerap lupa, bahwa Jawa Barat tidak cuma dihuni masyarakat Sunda. Ada stereotipe masyarakat lainnya di Jawa Barat yang secara kultural maupun kebahasaan tidak dapat sertamerta ditarik ke dalam orbit Sunda. Stereotipe masyarakat seperti ini ada di Indramayu, Cirebon, dan sebagian wilayah Majalengka. Masyarakat di daerah-daerah ini lebih sering menyebut dirinya sebagai Wong Cerbon ketimbang Urang Sunda.

Ini sebuah garis ‘demarkasi’ kultural yang amat jelas dan, lebih jauh lagi, sebuah penanda bahwa Wong Cerbon bukanlah Urang Sunda. Penanda sederhana namun sesungguhnya memiliki makna yang dalam itu kerapkali diabaikan oleh para pemikir atau budayawan Sunda tatkala mereka membicarakan masalah Jawa Barat. Seolah-olah Jawa Barat adalah Sunda seutuhnya dan Sunda adalah Jawa Barat seutuhnya. Dalam kacamata Wong Cerbon, pandangan seperti itu menyesatkan bahkan, meyakitkan hati. Ada sejumlah alasan yang perlu direnungkan oleh para pemikir Sunda, mengapa mereka perlu mengakui bahwa di Jawa Barat ini ada stereotipe masyarakat lengkap dengan tata nilainya yang tidak sama dan sebangun dengan stereotipe masyarakat Sunda.

Pertama, alasan historis. Literatur-literatur kuna yang membahas tentang Cirebon (H J de Graaf, 1982) mendeskripsikan Cirebon masa lampau adalah negeri pantai tempat bertemunya berbagai ras di dunia untuk urusan-urusan politik, dagang, kebudayaan dan misi-misi keagamaan. Orang-orang dari Eropa, Timur Tengah, Asia Kecil, Asia Tenggara, Cina, dan bahkan Afrika Utara berinteraksi satu dengan lainnya di negeri Cirebon. Pada perkembangannya, interaksi tersebut dipercaya sebagai pembentuk konstruksi sosio-kultural masyarakat Cirebon sekarang. Dengan demikian, masyarakat Cirebon sekarang boleh dikatakan hasil ‘bentukan’ kebudayaan berskala mondial, dan bukan hasil ‘bentukan’ kebudayaan ‘pedalaman’ yang tipikal dimiliki oleh masyarakat Sunda.

Kedua, alasan kebahasaan. Bahasa masyarakat Cirebon bukanlah bahasa Sunda, namun juga bukan bahasa Jawa sebagaimana yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah atau Jawa Timur. Orang Cirebon memilih menyebut bahasanya sebagai bahasa Cerbon. Pelapisan bahasanya pun tidak banyak bertingkat-tingkat sebagaimana bahasa Sunda. Pada bahasa Sunda, untuk menyebut ’saya’ digunakan kata abdi, pribados, simkuring, aing, kaula, dan sebagainya. Tergantung subjek, ruang, dan waktu. Pada bahasa Cirebon, untuk menyebut ’saya’ cuma dikenal isun (untuk kategori kasar) dan kula (untuk kategori halus). Ini juga menunjukkan bahwa pelapisan sosial pada masyarakat Sunda lebih tinggi ketimbang pelapisan sosial pada masyarakat atau Wong Cerbon.

Ketiga, alasan khasanah seni budaya. Jenis-jenis kesenian Cirebon bercorak khas serta unik dan sampai batas tertentu bersifat ‘otonom’. Jenis-jenis kesenian yang umum terdapat di Jawa Barat (wilayah Pasundan) dapat pula ditemukan di Cirebon. Namun sebaliknya, jenis-jenis kesenian Cirebon akan sulit ditemukan di wilayah-wilayah berbahasa Sunda. Keempat, alasan sejarah kekuasaan. Cirebon adalah satu-satunya daerah di Jawa Barat yang memiliki bangunan-bangunan peninggalan zaman lampau yang berwujud keraton-keraton (kesultanan). Ada tiga keraton yang hingga kini masih berdiri tegak sebagai bukti bahwa di Cirebon masa lalu ada pusat-pusat kekuasaan.

Para peneliti boleh bersilang pendapat soal di mana sesungguhnya letak kerajaan Sunda, Padjadjaran, karena memang hingga hari ini tidak pernah ditemukan situs-situsnya secara utuh. Namun di Cirebon, tak perlu ada silang pendapat soal di mana letak pusat kekuasaan Cirebon masa lampau. Perlu pula dicatat, bahwa bangunan-bangunan keraton Cirebon merupakan paduan anasir-anasir khas Hindu, Islam, Jawa, dan Cina (sedikit pun tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir Sunda). Sejumlah argumen di atas menunjukkan bahwa di Jawa Barat ada entitas masyarakat bukan Sunda dan karenanya, membicarakan Jawa Barat tidaklah santun tanpa mempertimbangkan eksistensi Cirebon.

Tulisan-tulisan di harian ini (Republika -Ki Santri) tentang Sunda dan kesundaan yang merupakan tanggapan-tanggapan dari tulisan Wawan Gunawan berjudul “Sunda Tak Perlu Dibela” menurut saya adalah egosentrisme orang Sunda yang berlebihan. Lebih-lebih, tulisan karya Agus Kresna yang berjudul “Syariat Sunda; Sebuah Keniscayaan di Jawa Barat” yang keliru menganalogkan Syariat Islam di Aceh dengan kemungkinan penerapan syariat Sunda di Jawa Barat. Saya sebut keliru, karena sejumlah alasan: (1) Sunda bukanlah agama dan tidak bisa disamakan dengan agama; (2) Tata nilai Sunda tidak sama dengan tata nilai agama (Islam); (3) Jawa Barat tidak melulu dihuni masyarakat Sunda.

Ada entitas lain selain Sunda yang memiliki tata nilai sendiri dan jumlah populasi yang tidak sedikit, yaitu wilayah Cirebon. Di samping masyarakat pendatang yang sudah menganggap diri warga masyarakat Jawa Barat; (4) Jawa Barat secara historis, politis maupun sosiologis berbeda dengan Aceh. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka gagasan Agus Kresna tentang perlunya Urang Sunda menguasai akses-akses pemerintahan, LSM, ormas, dan komponen-komponen penting masyarakat di Jawa Barat harus dianggap sebagai gagasan yang berbahaya, chauvinistik, mundur (setback), dan tidak toleran. Jika gagasan Agus Kresna yang artifisial itu dipertimbangkan, maka yakinlah bahwa Jawa Barat bukannya maju, tetapi sebaliknya lebih terpelanting ke belakang ke zaman Padjadjaran yang dikenal sejarah sebagai kerajaan yang amat resisten terhadap perubahan.

Agus Kresna mestinya melihat ke mancanegara, betapa sebuah negeri tak harus dan tak selalu dipimpin oleh pribuminya sendiri. Alberto Fujimori, mantan presiden Peru adalah peranakan Jepang. Arnold Schwazenegger adalah seorang pria asal Austria yang kini menjadi gubernur di sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Sonia Gandhi, janda Rajeev Gandhi, adalah wanita asal Italia yang menjadi pentolan Partai Kongres di India. Mengapa tidak? Gagasan sundanisasi di pemerintahan, parlemen, ormas, LSM dan institusi-institusi lain di Jawa Barat adalah gagasan ‘mesum’ yang akan menempatkan urang Sunda sebagai masyarakat yang tipikal murni primitif, pemuja masa silam, paranoid, anti-perubahan, dan irasional.

Jika gagasan Agus Kresna dianggap feasible oleh urang Sunda, maka tak perlu heran jika hal itu makin mengkristalkan gagasan tentang pemisahan wilayah Cirebon dari Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Banten yang lepas dari Gedung Sate beberapa tahun silam. Wacana tentang provinsi Cirebon yang sempat ramai diusung sejumlah elite sosial politik Cirebon beberapa waktu lalu akan mendapatkan pembenaran dari perasaan terpinggirkan yang terus disulut oleh klaim-klaim bahwa Jawa Barat adalah melulu Sunda. Inilah yang perlu direnungkan oleh para pemikir Sunda.

Karena, lepasnya Cirebon dari Jawa Barat dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berat dan kompleks bagi Jawa Barat secara keseluruhan. Atas dasar pertimbangan itu, seyogianya para pemikir Sunda lebih arif dan membuka diri dalam mewacanakan Jawa Barat. Artinya, jangan pernah menganggap bahwa Jawa Barat cuma bisa dilihat dan didekati dengan perspektif Sunda dan kesundaan. Jawa Barat masa kini berbeda dengan Jawa Barat puluhan tahun lampau. Jawa Barat masa kini telah dihuni oleh jutaan manusia dari beragam ras, suku, agama, dan kebudayaan sebagai konsekuensi dari mobilitas perubahan yang terus-menerus berlangsung, tak terbendung dan sangat kodrati.

Dengan demikian, wacana sundanisasi Jawa Barat merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan perubahan, pluralitas, dan kehendak zaman. Dan karenanya akodrati. Bahwa ada keluhan dari para pemikir Sunda tentang makin dekadennya urang Sunda, kita tidak pungkiri. Namun amatlah naif ketika pranata agama lebih banyak menawarkan solusi rekonstruksi moral, kita malah berpaling kepada nilai-nilai masa lampau yang tidak separipurna agama. Walhasil, Syariat Sunda? No Way!

*) Penulis merupakan pegawai Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Cirebon.

Dimuat di Republika, Rabu, 15 September 2004.

(Sumber: sundaislam.wordpress.com)